JAKARTA — “Seandainya aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan, maka aku akan gunakan doa itu untuk pemimpin (penguasa).”
Untaian kalimat bijak dari ulama besar Imam Fudhail bin Iyadh tersebut bergaung kembali di jantung ibu kota. Semangat spiritual yang mendalam inilah yang melandasi Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO) saat menggelar acara “Zikir dan Doa untuk Bangsa” di Gedung Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (25/6/2026). Kegiatan yang berlangsung khidmat ini murni digerakkan oleh elemen masyarakat bawah, dihadiri oleh ratusan warga diaspora Lombok se-Jabodetabek, tokoh masyarakat, pemuda, serta Kepala Badan Penghubung Daerah NTB, H. Lalu Achmad Sukarman. Meski tidak dihadiri oleh perwakilan pejabat dari pemerintah pusat, atmosfer acara tetap sarat akan optimisme nasionalisme dan komitmen kebangsaan yang kuat dari masyarakat daerah di perantauan.
Ketua Umum HIMALO, Karman, dalam sambutannya menegaskan bahwa mendoakan pemimpin bukan sekadar ritual spiritual tahunan, melainkan bentuk manifesto moral dan tanggung jawab konkret warga negara. Karman menyoroti pentingnya menjaga stabilitas nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang tengah diadopsi pemerintah. Berkaca pada target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan sebesar 5 persen hingga 8 persen, HIMALO menilai sektor ekonomi kerakyatan harus menjadi pilar utama yang dijaga dari gejolak. Menurut Karman, jika pemimpin diberikan dukungan kekuatan, maka dampak instrumen fiskal seperti program pemberdayaan UMKM, bantuan sosial, dan hilirisasi ekonomi domestik akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapisan akar rumput.
Oleh karena itu, melalui momentum zikir ini, HIMALO berkomitmen untuk mengawal ketat setiap kebijakan prioritas Presiden. Fokus pengawalan ini diarahkan pada efektivitas program ekonomi kerakyatan, penguatan daya beli masyarakat, serta pemastian bahwa stimulus ekonomi daerah tidak mandek di jalur birokrasi. HIMALO memandang, keberhasilan program pusat di tingkat daerah seperti di NTB yang kini terus mematangkan sektor pariwisata dan pertanian berbasis kerakyatan, sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan yang dikawal langsung oleh komunitas masyarakat sipil secara aktif dan kolaboratif.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Penghubung Daerah NTB, H. Lalu Achmad Sukarman, mengapresiasi tinggi inisiatif dan kemandirian HIMALO. Menurutnya, kantor perwakilan daerah di Menteng ini memang sejatinya berfungsi sebagai rumah bersama sekaligus jembatan aspirasi bagi warga NTB di Jabodetabek. Kehadiran elemen diaspora ini menjadi bukti nyata bahwa kepedulian terhadap jalannya pemerintahan pusat tidak harus menunggu undangan protokoler atau kehadiran pejabat tinggi negara. Sinergi kultural yang ditunjukkan warga Lombok ini mempertegas peran aktif daerah dalam mendukung visi besar pembangunan nasional dari lini paling dasar.
Acara yang dimulai selepas Isya tersebut diisi dengan pembacaan zikir, salawat, dan ditutup dengan doa bersama. Di tengah dinamika global dan tantangan ekonomi yang tidak menentu, HIMALO berharap gerakan spiritual mandiri seperti ini dapat memantik kesadaran kolektif di berbagai komunitas daerah lainnya untuk tetap menjaga persatuan. Bagi HIMALO, menjaga berdirinya bangsa yang berdaulat tidak hanya dilakukan lewat kerja keras fisik dan gagasan ekonomi, tetapi juga harus diimbangi dengan kekuatan spiritual agar setiap kebijakan yang diambil oleh para penguasa selalu berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat banyak.
